infoterkini.my.id – M Adhiya Muzakki, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten, memberikan pandangannya terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai ‘estafet kepemimpinan’. Menurut Adhiya, pernyataan tersebut memiliki tujuan menciptakan situasi yang damai, aman, dan kondusif di Tanah Air.
Dalam keterangan pers tertulis pada Minggu (14/1/2023), Adhiya menyatakan, “Tak ada yang salah dengan pernyataan Pak Kapolri. Bagi saya, hal itu dimaksudkan untuk menciptakan situasi yang damai, aman, dan kondusif, serta agar masyarakat fokus pada pembangunan kemajuan Indonesia,” katanya dilansir dari detik.com.
Adhiya menilai bahwa pernyataan Jenderal Sigit mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Dia juga menduga adanya pihak yang dengan sengaja mencoba memutar opini agar Polri terlihat tidak netral. “Ada oknum yang sengaja menggiring bahwa Polri tidak netral dengan cara menafsirkan demikian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adhiya menjelaskan bahwa dalam konteks kepemimpinan, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkelanjutan. Menurutnya, tidak mungkin membangun negara baru setiap lima tahun sekali. “Dalam konteks organisasi juga sama. Estafet kepemimpinan harus dilanjutkan. Yang baik dilanjutkan, yang buruk diperbaiki. Di mana pun itu pasti begitu,” tegas Adhiya.
Adhiya menegaskan bahwa dia tidak melihat unsur politis dalam pernyataan Kapolri Jenderal Sigit. Menurutnya, pernyataan tersebut lebih merupakan upaya menjaga tatanan keamanan, ketertiban, dan menghindari perpecahan antar sesama anak bangsa.
Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko juga memberikan klarifikasi terkait maksud pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Trunoyudo menyatakan bahwa secara keseluruhan, Kapolri memberikan pesan tentang kesatuan dalam keberagaman dan perlunya “cooling system.”
“Kami perlu sampaikan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menghadiri Perayaan dan Ibadah Natal 2023. Kemudian, bisa kita lihat seluruhnya secara lengkap video tersebut di mana pesan-pesan Bapak Kapolri terkait dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman kemudian juga terkait cooling system,” kata Trunoyudo.
Trunoyudo menjelaskan bahwa estafet kepemimpinan yang dimaksud adalah keberlanjutan dari Presiden RI ke-1 Ir Sukarno sampai era Presiden ke-7 Joko Widodo. Dia menekankan perlunya program pembangunan yang berkelanjutan di setiap kepemimpinan.
“Perlu kami jelaskan, yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Ir Sukarno sampai Presiden ke-7 Ir Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapa pun calon pemimpin baru dan apa pun program yang dibawanya,” ujar Trunoyudo.
Trunoyudo menegaskan netralitas institusi Polri pada Pemilu 2024 dan menginformasikan bahwa Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen pada netralitas.
“Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral sebagaimana amanah pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2,” ungkapnya.
Trunoyudo memastikan bahwa Polri berkomitmen dalam mewujudkan pemilu damai demi persatuan dan kesatuan bangsa. “Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” lanjutnya.
