1berita.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut banyak lembaga memiliki proyek-proyek norak karena adanya ego sektoral. Hal ini jadi masalah utama sehingga banyak masalah tak terselesaikan karena proyek proyek tersebut tidak jadi solusi bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Cak Imin saat berada di Subang Jawa Barat ketika merespons keluhan para nelayan di Subang, yang mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya solar untuk nelayan hingga masalah abrasi yang kian tahun merendam pemukiman nelayan Subang
“Ya sama mbulet gak karu-karuan, semua tahu urusan dan problemnya, tapi gak tau penanganan komprehensif. Menurut saya faktornya lintas kementerian egosentris masing-masing, lembaga-kementerian punya program sendiri-sendiri. Maunya sendiri, agendanya sendiri,” ungkap Muhaimin iskandar Cawapres pendamping Anies Baswedan, Sabtu (25/11/2023).
“Pokoknya ini egosentris, ego sektoral, masing-masing kelembagaan punya proyek-proyek yang norak,ini menjadi problem utama nasional kita, duitnya jadi terpecah, jadi gak maksimal,” imbuhnya.
Yang dimaksud proyek norak itu yakni proyek dengan nilai kecil dan tidak enyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya para nelayan.
“Ya yang kecil, (proyek) Rp 30 juta, Rp 40 juta, nggak menyelesaikan masalah, hanya permen itu, orientasinya proyek namanya bukan orientasi solusi untuk masyrakat. APBN kita teralu banyak berorientasi projek, bukan mencari solusi,” kata Cak Imin.
“Maka dari tu harus disinkronkan dalam satu paket program, selesaikan permasalahandesa nelayan, BBM nelayan, abrasi, ya lintas sektoral kolaborasinya,” imbuhnya.
Cak Imin kemudian menyatakan, ia dan Anies Baswedan bersepakat berencana menggabung beberapa kementerian agar lebih efektif dan terus berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada dihadapi masyarakat kedepannya.
“Sejak awal saya bersama mas Anies Baswedan bertekad untuk kolaborasi, agar tidak ada sektor-sektoran lagi, yang ada adalah regionalnya. Sektor itu semua satu, semua di tangan presiden, di tangan satu komando yaitu presiden. Kalau perlu kementerian digabunglah beberapa itu,” kata Cak Imin.
