Jakarta, 21 September 2025 – Kenaikan gaji anggota DPR telah menjadi topik perdebatan sengit di Indonesia. Meskipun kenaikan gaji dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dewan, namun juga memicu kekhawatiran tentang dampaknya pada kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Baru-baru ini, Jaringan Muda Indonesia (JMI) menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Kenaikan Gaji Anggota DPR: Membawa Dampak Kemajuan atau Kemunduran dalam Berdemokrasi?” Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber ahli dan praktisi politik untuk membahas isu kenaikan gaji DPR dari berbagai perspektif.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia Abdul Jabbar Muttaqin, menyatakan bahwa kenaikan gaji DPR harus diiringi dengan peingkatan kinerja dan transparansi. “Kenaikan gaji DPR tidak hanya tentang meningkatkan kesejahteraan anggota dewan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat,” kata Abdul
Sementara itu, analis Hukum Tatanegara, Dr.Damrah Mamang S.H.,M.H. menyatakan bahwa kenaikan gaji DPR dapat membawa dampak positif jika diiringi dengan reformasi internal di DPR. “Jika DPR dapat meningkatkan kinerjanya dan menjadi lebih transparan, maka kenaikan gaji dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Damrah.
Namun, beberapa peserta diskusi juga menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan gaji DPR dapat memicu kesenjangan sosial dan ekonomi antara anggota DPR dan masyarakat. “Kenaikan gaji DPR harus diiringi dengan kebijakan yang pro-rakyat dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak terabaikan,” kata salah satu peserta diskusi.
Situasi sosial di Indonesia saat ini juga menjadi perhatian penting dalam membahas kenaikan gaji DPR. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan kesenjangan ekonomi yang lebar, kenaikan gaji DPR dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,78% pada tahun 2022. Sementara itu, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin juga masih lebar, dengan rasio gini mencapai 0,384 pada tahun 2022.
Dalam konteks ini, kenaikan gaji DPR perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan diiringi dengan kebijakan yang pro-rakyat. Pemerintah dan lembaga legislatif harus memastikan bahwa kenaikan gaji DPR tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota dewan, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Jaringan Muda Indonesia Wilayah DKI Jakarta selaku penyelenggara kegiatan Diskusi Publik, menyatakan :
Kenaikan gaji DPR dapat membawa dampak positif dan negatif pada kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan diskusi yang lebih luas dan transparan untuk membahas isu kenaikan gaji DPR dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
Perlu adanya beberapa hal, guna menjaga demokrasi di Indonesia dalam isu kenaikan gaji Anggota DPR RI, menurut Ketua JMI Wilayah DKI Jakarta, antara lain :
1. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses kenaikan gaji DPR harus transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan Kinerja: Kenaikan gaji DPR harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan kualitas demokrasi, serta peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran.
3. Kebijakan Pro-Rakyat: Pemerintah dan lembaga legislatif harus memastikan bahwa kenaikan gaji DPR diiringi dengan kebijakan yang pro-rakyat dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak terabaikan.
4. Pengawasan Masyarakat: Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengawasi dan memantau penggunaan anggaran dan kinerja DPR, sehingga kenaikan gaji DPR dapat membawa dampak positif pada kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Kenaikan Gaji DPR: Antara Kesejahteraan dan Kualitas Demokrasi
- Advertisment -
