1berita.com – Satelit Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Satria-1 bisa beroperasi pada 29 Desember 2023.Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan hal tersebut.
Pada 18 Juni 2023 kemarin Satria-1 telah diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, yang kemudian tanggal 30 Oktober telah berada di 36 ribu kilometer di atas Papua yaitu mencapai slot orbit 146 derajat Bujur Timur.
Sri Sanggrama Aradea (Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Satria Bakti Kominfo) menerangkan bahwa kesiapan fisik sudah 100%. Serta proses inistrasi yang meliputi perizinan sudah mencapai 95% yang akan terus diselesaikan.
Aradea mengatakan “Ditargetkan 29 Desember 2023. Untuk sampai ke fasilitas perlu bertahap selama dua tahun ini kurang lebih, karena harus membangun perangkat parabola kecil di setiap lokasi target,”
Untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemerintah desa, hingga pertahanan. Satria-1 akan membantu ketersediaan akses internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)
“Kami menargetkan tahun ini 4.000-5.000 titik sudah bisa terhubung dengan Satria-1,” ucap Aradea
Satria-1 berjenis Very High Throughput Satellite (VHTS),frekuensi Ka-band, dan diperkuat dengan 116 Spot Beam. Satelit berbobot 4,6 ton, ini diharapkan mampu memberikan layanan sambungan internet lebih cepat dan jangkauan lebih luas selama 15 tahun untuk seluruh Indonesia terutama daerah terluar dan pelosok.
Kehadiran satelit Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 Gbps dapat menyediakan akses internet di 37 ribu titik di pelosok tanah air yang sebelumnya tidak terjangkau sinyal internet.
Seperti tertulis dalam PerPres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Satria-1 merupakan proyek strategis nasional .
Bakti Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan dan menetapkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019. Dalam pengadaan proyek tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
